SemulaDijawab: Bagaimanakah cara untuk bergabung dengan partai politik di Indonesia ? Datang aja ke kantor parpol terdekat, tanyakan ke mereka apa saja syarat2 untuk jadi anggota. Kemudian penuhi/lengkapi semua syaratnya, isi formulir, dan sesuai prosedur mereka (masing-masing parpol bisa berbeda).
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Partai yang bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP merupakan suatu organisasi dari partai politik yang sudah lama berdiri dan menunjukkan eksistensinya di Indonesia dalam hal politik. Lahirnya PDIP berhubungan dengan peristiwa 27 Juli 1996. Akibat dari peristiwa menjadikan Megawati Soekarnoputri muncul di kancah perpolitikan nasional. Partai PDIP mempunyai visi untuk memajukan keadaan partai yang diidamkan di masa depan, hal itu yang menjadikan arah bagi perjuangan partai. Adapun misi partai ini adalah sebagai tanggung jawab yang diemban oleh partai, sehingga menjadi sebuah dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi partai yang tertuang dalam pasal 7,8,9, dan 10 Anggaran Dasar partai. Tujuan dari partai ini adalah untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, untuk meningkatkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat di Negara partai politik merupakan tahap awal dalam mencetuskan atau melahirkan seorang kader partai, maka dari itu rekrutmen politik didasarkan pada seleksi atau pengangkatan seseorang atau kelompok yang dilakukan oleh partai politik untuk dapat berpartisipasi dalam sistem partai politik pada umumnya dan untuk pemerintahan pada khususnya. Partai politik juga berfungsi sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam memajukan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab melalui keikutsertaannya sebagai anggota salah satu partai politik. Selain itu, partai politik juga berperan dalam melahirkan pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. PDIP dalam mengadakan perekrutan anggota baru tidak mempunyai landasan aturan dan ketentuan khusus. Dalam proses rekrutmen partai PDIP bersifat umum sehingga tidak mempersulit masyarakat untuk bergabung. Masyarakat yang ingin mendaftarkan dirinya masuk menjadi anggota partai tersebut dapat dengan mudah mengikuti persyaratannya. ' Terdapat beberapa persyaratan ketika ingin menjadi anggota partai PDIP, antara lain sudah berumur 17 tahun ke atas atau yang sudah memiliki e-KTP atau yang sudah berumah tangga. Karena jika sudah memiliki e-KTP dapat dipastikan orang tersebut akan memilih dan sudah dapat menggunakan hak suaranya. Selanjutnya, menyetujui dan mentaati Piagam Perjuangan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai dan Keputusan Partai. Ketiga, bersedia mentaati dan menegakkan disiplin partai. Keempat, bersedia mengikuti kegiatan partai. Dan kelima, tidak menjadi anggota partai lain atau tidak menjadi anggota di luar partai PDI politik ketika membentuk kader yang berintegritas dan kredibel sebisa mungkin harus diefektifkan, agar dapat memberikan calon anggota politik yang mempunyai kualitas kepada pasar pemilih. Tujuannya diadakan sistem kaderisasi ini untuk membentuk kader yang mempunyai jiwa seorang pemimpin. Apabila kader tersebut berkapasitas dan berkualitas dapat dipastikan pejabat publik terpilih. Jika sudah seperti itu peran partai politik mewujudkan negara yang mampu mendongkrak kesejahteraan ekonomi rakyat akan terlihat. Itulah tujuan ideal yang harus dilakukan partai politik sehingga penting untuk dilakukan perekrutan sumber daya manusia agar memiliki jiwa kepemimpinan nantinya. Sistem rekrutmen anggota PDI Perjuangan dilakukan secara terbuka, atau dengan mendatangi calon anggota partai di seluruh dua jalur dalam menentukan strategi rekrutmen yang diterapkan oleh partai PDIP, yaitu 1 Dilakukan secara terbuka, untuk cara yang terbuka itu sendiri masyarakat dari manapun dapat mendaftar untuk dapat menjadi anggota PDIP, dan 2 Mendatangi langsung ke tempat calon anggota partai. Partai PDIP seringkali terjun langsung ke masyarakat untuk mencari orang yang berkompeten dan mempunyai potensi tinggi di bidang akademis maupun tokoh masyarakat yang mempunyai dampak besar di wilayahnya. Strategi tersebut harus membutuhkan effort lagi dari kader yang mau terjun langsung ke masyarakat untuk menjalankan program partai dalam kaderisasi. Tugas dari para kader tersebut untuk menarik minat calon maupun tokoh yang memiliki potensi menjadi anggota partai. Partai PDIP dengan mudah menarik simpatik masyarakat untuk bisa mendukung dan bergabung ke partai. Dimulai dari pencarian bibit kader berkualitas di tingkat desa, memberikan penawaran kepada tokoh-tokoh yang berpengaruh di desa untuk masuk menjadi anggota PDI Perjuangan, setelah penempatan bagi kader potensial di posisi strategis di dalam kepemimpinan desa. Sistem ini terbukti efektif karena dari kemampuan kader unggul nantinya akan dengan mudah menarik anggota lainnya untuk masuk ke dalam partai PDI Perjuangan nantinya. Tokoh-tokoh masyarakat juga direkrut masuk karena mempunyai keunggulan saat proses masuk dan mempengaruhi masyarakat untuk mendukung partai yang akan berjalan lebih mengadakan rekrutmen anggota baru, partai PDIP juga mempunyai beberapa permasalahan di dalamnya, karena saat melakukan proses rekrutmen anggota baru tidak selalu berjalan dengan lancar. Kendala-kendala yang muncul tersebut berasal dari internal maupun eksternal partai tersebut. Hal ini terjadi di Kab. Batu bara, permasalahan dalam melaksanakan fungsi rekrutmen anggota baru partai PDIP karena masyarakat yang masih kurang mengerti apa gunanya berpartai. Selain itu, sangat sulit untuk menempatkan partai PDIP di kursi DPR RI karena adanya sistem pemilu di Indonesia yang terbuka Adajuga kelebihan atau kemudahan, seperti partai PDIP tidak memungut biaya atau uang pendaftaran, memperoleh Kartu Tanda Anggota KTA hanya dengan memberikan nomor KTP dan pas itu, ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh PDI Perjuangan dalam rangka untuk memenuhi kuota 30% caleg perempuan antara lain hambatan sosial berupa konstruksi sosial masyarakat tentang perempuan yang dianggap lemah, hambatan politis dan kelembagaan yang mengakibatkan peran perempuan sebagai pengurus kurang optimal sehingga perempuan tidak dapat turut serta dalam berbagai agenda politik, hambatan keagamaan yang menyatakan bahwa perempuan tidak pantas untuk menjadi pemimpin, hambatan dari diri perempuan sendiri yang enggan untuk terjun ke politik, adanya anggapan bahwa politik itu bersifat maskulin yang identik dengan kotor, keras, dan kejam. Kurangnya komitmen PDI Perjuangan dalam merekrut caleg perempuan, tidak adanya peraturan yang jelas mengenai rekrutmen caleg perempuan, dan partai politik bersifat arogan yang mengakibatkan caleg-caleg yang ingin mencalonkan diri harus melalui partai. 1 2 Lihat Ruang Kelas Selengkapnya
Ihwalpendaftaran anggota, tutur Kahar, calon kader yang mendaftar harus mengisi kolom yang ada pada form pendaftaran sesuai situs e-form. Dalam formulir tersebut pendaftar harus mengisi informasi
Bung Karno mengatakan bahwa kader partai harus berusaha menjadi otot partai, biji mata partai, dan otak ANTARA - DPP PDI Perjuangan terus melakukan pembenahan kaderisasi karena menjadi kunci regenerasi dan pembaruan sesuai dengan sejarah, spirit, dan jati diri partai. Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan hal itu saat memberikan materi Training of Trainer TOT Guru Kader Tingkat Nasional Tahun 2021 secara daring di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu. Selain Hasto, Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saeful Hidajat, Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah juga mengisi materi. Bagi PDI Perjuangan, kata dia, tata kelola partai dan kaderisasi partai dengan peran para guru kader sebagai pendidik menjadi sangat penting. "Program Training of Trainer Guru Kader Tingkat Nasional Tahun 2021 merupakan suatu kegiatan yang sangat strategis untuk menyegarkan kembali materi-materi kaderisasi pada setiap kaderisasi tingkat pratama dan madya di daerah-daerah seluruh Indonesia," kata Hasto dalam siaran persnya. Ideologi partai dan pendidikan kader, lanjut dia, merupakan satu tarikan napas dalam penguatan sebagai partai ideologis. Menurut dia, kaderisasi bagi PDIP penting sehingga di berbagai daerah terus digiatkan pembangunan kantor partai yang di dalamnya memberi ruang untuk kebudayaan. "DPP akan terus membangun kantor sehingga partai benar-benar hadir di tengah masyarakat dan menjadi tempat untuk menggembleng kader partai," lanjut Hasto. Baca juga Megawati Perlu perhatian untuk potensi gempa menimpa DKI Jakarta Dalam kesempatan itu, Hasto menyinggung sejarah partai dari era PNI sampai menjadi PDI Perjuangan. Selain itu, menceritakan bagaimana setelah sekian tahu badiklat baru berfungsi melakukan kaderisasi guru kader selama 10 hari pada tahun 2002. "Bung Karno mengatakan bahwa kader partai harus berusaha menjadi otot partai, biji mata partai, dan otak partai. Semoga kami bisa mewujudkan ajaran Bung Karno di tengah situasi pandemi ini. Pendidikan guru kader ini diharapkan akan melahirkan kader-kader baru di daerah masing-masing," kata Hasto. Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saeful Hidajat menambahkan bahwa TOT ini juga bertujuan untuk memperkuat karakter, budi pekerti, integritas, loyalitas, dan dedikasi para guru kader. "Kegiatan TOT Guru Kader Tingkat Nasional Tahun 2021 dilaksanakan dengan mengikuti standar protokol kesehatan COVID-19 yang diselenggarakan secara daring dan tatap muka dengan peserta yang direkomendasi oleh DPD PDI Perjuangan," kata Djarot. Djarot menyebutkan peserta daring online sebanyak 155 orang, sedangkan peserta tatap muka offline sebanyak 35 orang. Dengan demikian, total peserta TOT Guru Kader Tingkat Nasional Tahun 2021 sebanyak 190 orang. Pewarta Syaiful HakimEditor Kliwantoro COPYRIGHT © ANTARA 2021
VIVAPolitik - Komisi Pemilihan Umum RI ( KPU RI) menemukan nama puluhan anggotanya di daerah yang dicatut sebagai kader partai politik (parpol). Ketua Divisi Bidang Teknis KPU RI, Idham Holik
Jakarta ANTARA - Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta para kader menggalang dukungan untuk partai dan bakal calon presiden capres Prabowo Subianto. "Cara berjuang memenangkan Gerindra untuk Pemilu 2024 dengan menggalang dukungan tetangga. Sampaikan ke tetangga untuk 50 rumah ke depan, belakang, samping kanan dan kiri," katanya di Jakarta, Sabtu. Cara berjuang itu disampaikan Muzani pada pertemuan konsolidasi ribuan saksi Gerindra dari tiga kecamatan di Jakarta Timur. Cara berjuang selanjutnya dengan menjaga perilaku di masyarakat, menjadi contoh untuk masyarakat dan menjelaskan secara baik serta sopan, untuk orang-orang yang tidak senang dengan Prabowo dan Gerindra. "Bila ada berita baik tentang Prabowo dan gerindra, tolong disebarkan," ujarnya. Baca juga Gerindra ingatkan caleg agar tidak beri janji palsu pada Pemilu 2024 Baca juga Gerindra nilai pernyataan PKB evaluasi koalisi masukan bukan ancaman Dia juga meminta untuk menggunakan gawai sebagai alat perjuangan baru melalui perang udara. Dia berpesan agar para kader tetap tenang, tidak usah grasa grusu, karena Pemilu masih tersisa delapan bulan lagi. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bappilu Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad berpesan agar para kader, untuk menggencarkan serangan darat dengan mengetok pintu rumah warga. "Sampaikan pesan-pesan dari Prabowo Subianto dan Partai Gerindra," katanya. Dasco meminta agar para kader yang akan menjadi saksi di tempat pemungutan suara TPS tetap bersemangat, walaupun ada kader yang meninggalkan partai dan pindah ke partai lain. "Perlu kebesaran jiwa dan kekompakan," ucapnya. Dalam pertemuan tersebut, diselingi undian bagi-bagi uang tunai dengan total ratusan juta rupiah dan beberapa unit motor. Untuk diketahui, pendaftaran bakal capres dan cawapres dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu UU Pemilu, pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal FauziEditor Chandra Hamdani Noor COPYRIGHT © ANTARA 2023
PartaiPersatuan Indonesia atau biasa disingkat Partai Perindo adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai ini didirikan oleh Hary Tanoesoedibjo, pengusaha dan pemilik MNC Group, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang media. Perindo di deklarasikan pada 7 Februari 2015 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta.
› Riset›Antara Partai Kader dan Partai... OlehToto Suryaningtyas/Litbang Kompas 6 menit baca Sejarah perjalanan partai-partai politik di Indonesia menunjukkan karakter ikatan kendali parpol yang tidak tunggal. Pada satu periode, karakter kendali partai kader sedemikian menonjol, sedangkan pada masa berikutnya karakter pengendalian selayaknya partai massa lebih dominan. Semuanya mengarah kepada satu tujuan meraih dukungan sejumlah kategorisasi dan identifikasi partai politik. Dalam konteks aliran politik ideologi misalnya, partai dapat dilihat dari kategori partai agama, partai sekuler atau gabungan dari keduanya. Sementara dari sisi praksis manajemen kaderisasi, partai politik dapat diidentifikasi dari karakternya sebagai partai kader maupun partai massa. Apakah sebenarnya partai kader dan partai massa itu?Tak ada definisi baku atas terminologi partai kader dan partai massa. Kedua model pendekatan kaderisasi parpol itu dipakai sebagai cara membina kehidupan partai politik. Partai kader adalah corak suatu partai yang mengandalkan pada aspek kualitas anggota/kader, kedisiplinan, ketaatan organisasi dan karakteristik sejenis itu. Dengan karakteristik sumber daya dan ikatan yang seperti itu, petinggi parpol bermaksud memiliki sifat keanggotaan yang kuat setia, kuat dan militan. Partai kader adalah corak suatu partai yang mengandalkan pada aspek kualitas anggota/kader, kedisiplinan, ketaatan organisasi dan karakteristik sejenis keanggotaan dalam partai kader biasanya sangat ketat, yaitu melalui kaderisasi yang berjenjang dan intensif, serta penegakan disiplin partai yang konsisten dan tanpa pandang bulu. Struktur organisasi partai ini sangat hierarkis sehingga jalur perintah dan tanggung jawab sangat jelas. Karena sifatnya yang demikian, partai kader acap kali disebut sebagai partai yang elitis. Secara sederhana, bisa kita identifikasi bahwa sebuah partai kader memberi penekanan pada aspek kader merupakan partai yang mengutamakan ideologi partai daripada jumlah massa yang berhasil diraih. Oleh karena itu pertumbuhan partai kader dalam keadaan normal politik, akan cenderung “landai”. Karena karakteristiknya semacam ini, partai kader kerapkali menerapkan strategi tertentu untuk tetap mampu menambah jumlah anggota. Salah satu yang menonjol adalah dengan cara memperbanyak keanggotaan secara alamiah yaitu menambah jumlah anak dalam keluarga-keluarga kader hanya itu, untuk menyeragamkan gerak dan menumbuhkan semangat kesatuan, simbol-simbol tertentu dipakai secara massif diantara sesama kader. Misalnya cara berpakaian, cara berpenampilan, hingga cara bertegur sapa. Sebagai pedoman, agama acapkali merupakan ikatan yang dipakai untuk menyatukan gerak langkah partai kader, meski isme-isme yang lain nasionalisme, sosialisme, komunisme tetap bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang pada berbagai kategori tersebut, Partai Keadilan Sejahtera PKS merupakan salah satu yang paling terang dapat diasosiasikan sebagai partai kader. Ketua Dewan Syariah PKS Surahman Hidayat menegaskan bahwa sejak awal berdiri, partainya mengusung konsep partai kader. Di partai ini anggota-anggota dibina dan diawasi secara rutin. Untuk menjamin kadernya militan, pengurus PKS mengharuskan setiap kader intinya memiliki halaqoh atau pengajian beranggotakan 18-20 orang. Selain itu, pengajian rutin juga harus dihadiri oleh para ketika awal dideklarasikan pada Juli 1998 sebagai Partai Keadilan-pen, Surahman menilai partainya sekarang lebih modern dari aspek teknis dan administratif. PKS merubah nama partai menjadi Partai Keadilan Sejahtera 2 Juli 203 akibat tak lolos electoral treshold 2 persen. Kunci keberhasilan PKS tidak lepas dari soliditas kader yang berasal dari didikan Tarbiyah Pengajian kampus. Pengajian-pengajian yang dibentuk PKS hanya berisi 5 sampai 10 orang, namun dijalankan secara konsisten dan membentuk ikatan antarpersonal yang kuat selain ikatan organisasional Senin, 11 Februari 2013.Partai MassaSama dengan definisi partai kader, definisi pasti partai massa tidak dapat secara tegas dinyatakan, namun lebih merupakan kecenderungan gejala pola manajemen dan kaderisasi partai. Secara umum, terdapat sejumlah ciri partai massa, diantaranya partai massa merupakan suatu partai politik yang mengandalkan dan menekankan kekuatan pertama-tama pada keunggulan jumlah anggota dan simpatisan ketimbang soal kualitas massa merupakan partai politik yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dan massa yang dikelola menjadi kekuatan dari partai massa itu sendiri. Strategi mobilisasi yang terbuka berupaya menyaring simpatisan sebanyak-banyaknya sehingga menjadi kekuatan massif yang mampu digerakkan menjadi kekuatan penekan secara politis maupun menjadi mesin politik saat berupaya menjaring sebanyak-banyaknya pengikut, partai massa memerlukan sebuah gagasan besar dan laten yang sudah tertanam di basis massa di negara tersebut. Sebisa mungkin, gagasan besar yang menjadi dasar ideologi itu harus mampu menampung bermacam- macam aliran politik dalam masyarakat maupun demikian, ada pendapat yang menyatakan karena karakteristiknya yang demikian, partai massa tak memerlukan ideologi karena partai jenis ini lebih mementingkan massa ketimbang mempertahankan ideologi. Namun menurut hemat penulis, justru ideologi yang kuatlah yang mampu menyedot simpati publik sehingga massa menjadi simpatisan atau anggota satu partai massa yang menonjol adalah karakter partai Golongan Karya Golkar, terutama sebelum era reformasi 1998. Sebelumnya, di era tahun 1971 hingga 1997, Golkar menjadi partai corong pemerintah. Karena menjadi corong pemerintah, Golkar cenderung kehilangan independensinya, tak demokratis, dan mengandalkan perolehan suara berbasis struktur partai yang terinternalisasi dengan struktur pemerintah. Mulai dari gubernur, camat, lurah hingga aparat keamanan adalah jaringan penjamin perolehan suara bagi era reformasi, Golkar turut mereformasi diri sehingga menjadi citra partai yang deokratis, mandiri, moderat serta solid dan mengakar. Berbeda dengan masa sebelumnya dimana Golkar lebih banyak memusatkan perolehan suara dari basis massa mengambang floating mass, kini partai beringin memperbaiki sistem kaderisasi dan citra partai yang perbedaan antara penerapan ideologi pada partai massa dan partai kader bisa dibilang tipis. Yang membedakan adalah manajemen pengelolaan partai politik dalam mengeksploitir ideologi tersebut sehingga memadai sebagai sarana rekrutmen dan kaderisasi. Ramlan Surbakti bahkan berpendapat bahwa sebagian besar partai politik di Indonesia masuk kategori partai pemilih pemilu di Indonesia cenderung tak terikat kuat pada satu identitas politik tertentu, namun lebih merupakan “pemilih bebas”Karakteristik pemilih pemilu di Indonesia cenderung tak terikat kuat pada satu identitas politik tertentu, namun lebih merupakan “pemilih bebas” yang secara keterikatan emosiaonal maupun rasional bisa sewaktu-waktu berpindah ke partai politik All PartyModel karakteristik pemilih di Indonesia yang cenderung tidak menyatakan keanggotaan partai secara jelas “mengambang” menyebabkan banyak partai akhirnya menganut alternatif pilihan ketiga, yaitu menggabungkan konsep partai kader dan partai massa. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi kelemahan dua model sebelumnya yang bisa membatasi masuknya pemilih yang belum familiar dengan ideologi maupun karena partai politik yang akan Kirchheimer’s 1966 mengemukakan istilah Catch-All Party’ partai yang merangkul semua bagi partai yang menggabungkan konsep partai kader dan partai massa. Dalam partai semacam ini, partai tetap mengembangkan sistem pengaderan, tetapi di sisi lain juga mengembangkan pola rekrutmen massa yang rekrutmen dan kaderisasi partai politik tidak sekadar urusan ideologi dan manajemen kaderisasi. Citra positif partai, soliditas pengurus, hingga sosok Ketua Umum, menjadi daya tarik pula terhadap pemilih pemilu. Sosok partai yang rapi, solid dengan ketua umum yang disegani dan berkharisma akan mudah menarik pemilih parpol-parpol utama di Indonesia cenderung masih konservatif dicirikan dengan penguasaan kursi kepemimpinan oleh sosok yang memiliki kedekatan dengan pendiri partai, berhubungan darah/kekerabatan, dan/atau dilekatkan dengan ideologisasi primordial tertentu agama. Juga faktanya hampir semua parpol mengalami friksi kepengurusan dan masalah terkait suksesi ketua baik partai massa, partai kader atau Catch-All Party’ sama-sama memiliki resiko tidak dipilih di pemilu jika tidak memiliki aspek-aspek pencitraan partai yang baik. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik menjadi pekerjaan rumah yang harus dicarikan obatnya dalam perjalanan partai mengawal demokrasi.
CalonKader Inti adalah Anggota yang di daftarkan menjadi "Calon Kader Inti" , dimana "Calon Kader inti" ini setelah di daftarkan akan memperoleh fasilitas (hak dan kewajiban) dalam keanggotaaan Partai se umur usia partai. Adapun hak dan kewajiban "Calon Kader Inti" antara lain adalah :
Um dos requisitos para se candidatar a um cargo eletivo no Brasil é estar filiado a um partido político. Para se filiar é possível se dirigir pessoalmente ao diretório municipal do partido escolhido ou efetuar a filiação pela internet, através do preenchimento do formulário online no site do partido pode exigir dados pessoais diferentes dos futuros filiados, como o número do título de eleitor, CPF, zona e seção eleitoral, endereço etc. Por isso, é importante ter todos os documentos em mãos no momento da quando pode se filiarCom a Reforma Eleitoral 2015 o prazo para um candidato estar filiado a um partido passou para 6 meses antes da eleição, que em 2018 será no dia 7 de abril. Quem pode e quem não pode se filiarPara se filiar é necessário se identificar com a ideologia do partido, além de estar com osdireitos políticos em dia, isto é, não ter condenação penal sem possibilidade de recurso, nem ter sido condenado por corrupção é permitido estar filiado a dois partidos políticos, por isso, quem estiver filiado a outro partido precisa se desfiliar primeiro para iniciar uma nova como efetuar a desfiliação saber se estou filiadoPara confirmar que a filiação foi validada basta se apresentar no cartório eleitoral que estiver inscrito, no Tribunal Regional Eleitoral TRE do seu estado ou no Tribunal Superior Eleitoral TSE e solicitar a forma de confirmar que está filiado a um partido é através da emissão da Certidão de Filiação Partidária, que pode ser acessada pela internet no site do isso é preciso ir ao site Filiaweb. É necessário inserir os dados solicitados e depois clicar em Gerar Certidão’.Ainda é possível consultar a relação oficial de filiados dos partidos políticos que está disponível no site do TSE. Para acessar é necessário selecionar o partido e o estado e clicar em Baixar lista’.Caso a certidão não seja gerada ou o seu nome não apareça na relação oficial de filiados, é possível solicitar ao Juiz Eleitoral da zona em que estiver inscrito uma intimação para que o partido realize a também Calendário Eleitoral 2018 Como se dá a Infidelidade Partidária? Como Funciona Uma Coligação Partidária Principais prazos para os Candidatos nas Eleições 2018
Untukmemperoleh anggota, kader partai Gelora bisa melakukan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan proses penjaringan. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan partai kepada seseorang atau kelompok, baik secara ideologis bagi calon anggota yang belum pernah menjadi anggota partai, jalur kerabat kader partai maupun organisasi kepemudaan dan lainnya.
- Pesta demokrasi Pemilihan Umum Pemilu 2024 akan dihelat 14 Februari 2024. Pendaftaran bakal calon anggota DPD, DPR, dan DPRD diagendakan mulai 1-11 Mei 2023. Setelah itu, KPU akan menetapkan daftar calon tetap pada 11 Oktober partai politik parpol yang lolos verfikasi KPU sebagai peserta Pemilu 2024 berhak menyampaikan bakal calonnya masing-masing, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP.Proses menjadi kader atau anggota PDIP cukup mudah. Bahkan, PDIP menyediakan cara pendaftaran lewat offline dan online. Setiap anggota PDIP akan diberikan kartu tanda anggota KTA sebagai bukti telah menjadi adalah partai politik yang berdiri pda 10 Januari 1999 di Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pemimpin umumnya semenjak berdiri adalah Megawati Soekarnoputri. Cara Mendaftar Anggota PDIP Kanal PDI Perjuangan di situs Youtube telah mengunggah video mengenai tata cara mendaftar anggota PDIP. Video berdurasi 1 menit 22 detik itu menjelaskan secara sederhana proses dibuka secara offline dan online. Berikut tata caranya1. Pendaftaran offline Foto diri sendiri menggunakan pakaian berwarna merah melalui kamera ponsel; Siapkan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; Datangi kantor DPD/DPC PDIP sesuai lokasi domisili; Isi formulir keanggotaan yang disediakan petugas dan tunjukkan KTP serta foto; Kartu anggota PDIP segera diproses. 2. Pendaftaran online Buka laman Isi formulir keanggotaan digital yang telah disediakan Klik Submit bila sudah selesai dan salinan formulir akan diteruskan ke email yang didaftarkan Baca juga Cara Daftar Anggota PPP untuk Caleg 2024, Syarat & Jadwal Pemilu Jadwal, Syarat dan Cara Daftar Caleg PSI 2024-2029 Jadwal, Syarat Caleg 2024-2029 dan Cara Daftar Anggota PKS Syarat Menjadi Caleg 2024 Syarat menjadi caleg dalam Pemilu 2024 diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Persyaratannya kini semakin mudah. Setiap caleg wajib memiliki riwayat pendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Atas SMA atau lainnya adalah memiliki usia minimal 21 tahun, berdomisili di Indonesia, dan harus memiliki status kader partai politik. Caleg juga mesti fasih dalam berbicara, membaca, dan menulis dalam Bahasa itu, ada syarat yang cukup kontroversial dalam UU tersebut. Caleg tidak diwajibkan lagi menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian SKCK. Bahkan, mantan narapidana kini boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Hal tersebut tertuang dalam bunyi Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 seperti berikut"Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 lima tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana."Syarat lengkap bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat dilihat lengkap pada Pasal 240 tersebut. Materi UU Nomor 7 Tahun 2017 dapat diakses lewat tautan juga Cara Jadi Anggota Partai Bulan Bintang PBB dan Syarat Caleg 2024 Cara Daftar Anggota Partai Buruh, Jadwal & Syarat Caleg 2024 Cara Daftar Anggota Partai Ummat, Jadwal, dan Syarat Caleg 2024 - Politik Kontributor Ilham Choirul AnwarPenulis Ilham Choirul AnwarEditor Alexander Haryanto
PanduanRekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia , Kita semua berharap perkembangan politik dan kepartaian di tanah air akan melahirkan politisi dan kader-kader partai yang cerdas dan berintegritas. Jangan sampai adigium bahwa politisi itu sama saja di mana-mana terus menghantui kita. Dalam rangka mendorong perbaikan
BAGI partai politik parpol mana pun, sekolah kader ialah bagian dari upaya memenangi kontestasi politik dan mempertahankan kekuasaan setelah memenanginya. Namun, sejatinya memenangi kekuasaan dan mempertahankannya bukanlah kerja tanpa kiblat. Kiblat pertama, bagi parpol mana pun juga, ialah mengikuti ketentuan undang-undang, yakni harus sesuai dengan ideologi dan regulasi yang berlaku, tetapi kendali yang lebih desisif tentu saja berasal dari kiblat kedua, yaitu pilihan konstituen sebagai subjek politik. Di sini, kedipilihan, ketercapaian ambang batas, atau kemenangan mensyaratkan bukan hanya kerja keras dan pengorbanan, tetapi juga kecakapan mengurus kebajikan. Di atas kertas, kendali regulatif boleh jadi mudah diurus. Persoalan verifikasi struktur organisasi partai, dokumen atau bahkan verifikasi faktual, terutama ketika sebuah partai mampu membiayai, tidaklah terlalu sulit. Namun, seperti terlihat dalam beberapa survei terakhir terkait elektabilitas partai, eksistensi partai-partai tertentu, bahkan yang sampai Pemilu 2014 terlihat aman’, kini mengalami penggerusan. Oleh karena itu, persoalan kendali sosial menjadi sangat penting diperhatikan jika sebuah parpol ingin tetap bertahan. Pendidikan bagi kader parpol hakikinya ialah terkait urusan kendali sosial, terutama bagi partai politik yang baru yang belum memiliki massa militan-tradisional punya kader yang cerdas, militan dan terampil ialah hal yang tak bisa ditampik. Meskipun kader politik yang terdidik dan terlatih utamanya diharapkan menjadi ujung tombak pemenangan, secara internal para kader ini bisa berkontribusi lebih banyak. Di samping dimungkinkannya pengembangan berbagai program yang bermanfaat bagi rakyat, partai bisa mengembangkan kohesivitasnya dan bekerja lebih efektif. Lebih jauh, ketika keterkelolaan dan kemenangan hakikinya ialah isu internal partai, keberadaan sumber daya manusia yang cakap dalam partai pemenang akan lebih memungkinkan keterurusan negara. Memenangi pemilu, oleh karena itu, bagi partai yang mempunyai kualifikasi seperti ini, bukan hanya memenangi suara rakyat, tetapi juga melempangkan jalan bagi kebajikan politik, yang pada gilirannya lebih memastikan keberlanjutan partai itu sendiri. Ketika pendidikan atau pelatihan politik dinilai sebagai proses yang mahal, melelahkan dan berproses panjang, partai-partai tertentu boleh jadi memilih cara instan. Meskipun tak terbukti manjur, sebab tak ada riset yang membuktikan keampuhannya secara empirik, mereka umpamanya hanya bertumpu pada mesin partai yang melicinkan jalan dengan uang. Tentu ada juga cara lain yang saat ini lazim. Partai atau politisi yang memiliki cukup modal bisa saja menyewa konsultan, mempekerjakan lembaga survei atau membayar orang atau tim tertentu secara khusus. Namun, lagi-lagi itu hanya satu bentuk usaha, yang ketika semua orang melakukan hal yang kurang lebih sama, hasilnya akan ditentukan oleh hasil kerja tim pemenangan secara keseluruhan. Singkat kata, meskipun dalam berbagai hal memerlukan pembiayaan yang tak sedikit, keterkelolaan kerja politik, hakikinya bertumpu pada keberadaan sumber daya manusia. Ketika berpolitik ialah kerja mengurus kehidupan sosial, politisi atau tim suksesnya, sebagai contoh, dituntut untuk memiliki keterampilan sosial yang tak bisa dibeli begitu saja. Di sini pendidikan kader partai politik menjadi tak bisa ditawar. Kesatria, bajingan, prajurit, dan ratu Dalam bukunya, Motivation, Agency and Public Policy 2003, Julian Le Grand bicara soal bagaimana kebijakan dan pelayanan publik yang baik itu mungkin. Mantan penasihat mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair ini lalu bicara tentang pentingnya motivasi dan apa yang disebutnya sebagai agency keagenan. Supaya kebijakan publik bisa efektif dan efisien, menurut Le Grand, politisi, pelayan publik, dan juga penerima layanan publik perlu memiliki kedua hal ini. Motivasi diartikan sebagai hasrat internal atau pilihan tertentu yang menjadi pemantik tindakan, sedangkan agency dimaknai sebagai kemampuan untuk mengambil tindakan. Dalam ideologi dan sistem politik yang berorientasi kanan, yang bersandar pada mekanisme pasar, motivasi manusia diasumsikan memusat pada pencapaian kepentingan pribadi self-interest. Adapun bagi pendukung kebijakan-kebijakan yang bersifat redistributif, yang negara perlu campur tangan secara proporsional dalam memastikan kesetaraan dan keadilan terkait kebijakan publik, motivasi mesti memusat pada kepedulian pada yang lain altruisme. Le Grand selanjutnya menyebut mereka yang cenderung bermotivasi altruistik sebagai para kesatria the knights dan para pengejar kepentingan pribadi sebagai bajingan’ atau pemburu rente the knaves. Dalam era negara kesejahteraan yang lebih bersandar pada kolektivisme di Inggris, kata Le Grand, terutama setelah euforia kemenangan Perang Dunia II, altruisme mendapat tempat yang besar dalam sistem layanan publik di Inggris dan banyak negara lainnya. Ini terutama karena banyak orang merasa berada dalam kapal yang sama’. Ketika campur tangan negara besar atau ketika pasar menjadi demikian koersif, yang kebijakan dan layanan publik yang ada membuat warga tak punya pilihan lain, muncul fenomena yang disebut Le Grand sebagai mentalitas prajurit pawns. Pelayan ataupun penerima layanan publik bersikap pasif, menunggu perintah atau perbaikan nasib sesuai keinginan pembuat kebijakan. Dalam konteks kerja pelayanan publik seperti ini, mudah muncul apa yang disebut sebagai free riders, pelayan publik yang malas, culas, manipulatif, dan sebagainya. Di sisi penerima layanan, orang-orang rela untuk menerima nasib dirawat di bangsal-bangsal rumah sakit dengan perawatan seadanya. Para murid di sekolah-sekolah juga terpaksa belajar apa adanya, dengan guru-guru yang juga berpenghasilan apa adanya. Situasi dan kondisi yang membuat orang-orang menjadi bermotivasi itu harus diubah. Kebijakan publik, kata Le Grand, terutama sejak masa pemerintahan Margaret Thatcher, kemudian digeser lebih ke kanan. Sebagai kebalikan dari mental prajurit, kebijakan-kebijakan yang dibuat harus bisa mendorong orang untuk bermotivasi sebagai ratu queens, yang perkasa dan mencintai hidup. Dia bisa bermain di tengah pasar untuk mencukupkan’ kepentingan pribadi, tetapi di sisi lain, dia ialah kesatria yang mampu berbuat bagi yang lain. Inilah yang kemudian disebut oleh Le Grand sebagai manusia dengan agency, yang punya kapasitas untuk berbuat dan melakukan perubahan. Pendidikan kader parpol Dalam konteks pendidikan kader partai politik parpol, empat kategori Le Grand tentu bermanfaat. Sesuai dengan ideologi dan doktrin masing-masing, parpol bisa memilih kiblat pendidikan kadernya apakah akan menjadi kesatria yang bermotivasi altruistik, bajingan yang fokus pada kepentingan pribadi, prajurit yang siap menerima perintah, atau ratu yang bisa bergerak bebas, perkasa dan desisif. Jika mengacu pada kiblat ideologis dan konstitusional serta kendali elektabilitas, partai politik tentu akan memilih untuk bergerak di tengah, bahwa kebebasan dan keterjaminan hak-hak warga negara secara adil itu sama pentingnya. Dengan kata lain, mendidik kader partai menjadi orang yang peduli itu sama pentingnya dengan memastikan keberhasilan mereka mencukupkan’ kebutuhan pribadi. Demikian juga, jika pilihannya ialah antara mendidik kader-kader partai menjadi prajurit atau menjadi ratu, prinsip keseimbangan tentu wajib jadi pertimbangan. Ruang gerak dalam struktur partai, bahwa siapa pun yang memiliki kemampuan untuk berbuat memiliki peluang, perlu terbuka. Akan tetapi, dalam situasi tertentu, kader partai ialah prajurit yang juga siap mengikhlaskan egoismenya, memiliki keberanian untuk menerima pilihan yang lebih baik dari apa yang sanggup dipikirkan dan dilakukannya. Jika bicara soal militansi, ini kita sebut saja sebagai militansi aktivis, bukan pasifis.
Dwn2W. 89xkb9a0jp.pages.dev/20289xkb9a0jp.pages.dev/36389xkb9a0jp.pages.dev/25089xkb9a0jp.pages.dev/12389xkb9a0jp.pages.dev/6589xkb9a0jp.pages.dev/8989xkb9a0jp.pages.dev/22489xkb9a0jp.pages.dev/9089xkb9a0jp.pages.dev/163
cara menjadi kader partai
